MENDIDIK BUKAN BERARTI TAK MENGHUKUM

hukuman

Beberapa hari yang lalu santer diberitakan di beberapa media massa tentang seorang siswa SMA di Tangerang, Banten yang dikeluarkan dari sekolah dan tidak diijinkan untuk mengikuti ujian nasional karena telah menikah. Namun setelah sang anak mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan sempat diwawancari dalam acara talk show salah satu TV Swasta, akhirnya sang anak diijinkan kembali untuk mengikuti ujian nasional.

Ironis memang karena campur tangan KPAI dan media maka aturan sekolah yang telah dibuat dan disusun demi berlangsungnya proses pembelajaran yang kondusif harus dilanggar. Bukan berarti saya tidak menghormati hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetapi apa yang dilakukan seorang siswa tersebut dilakukan secara sadar yaitu menikah padahal jelas dia tahu bahwa menikah selama mengikuti proses pembelajaran itu dilarang, lain halnya jika seorang anak yang hamil akibat pemaksaaan atau mengalami sebuah tindakan kekerasan lalu dilarang mengikuti UN itu jelas salah tetapi dalam kasus ini, sang siswa melakukan perbutannya dengan penuh kesadaran dan seharusnya sadar akan konsekwensi yang harus diterima akan tindakannya. Pihak sekolah telah mengambil sikap tegas dengan mengeluarkan dia dari sekolah dan tidak diperkenankan mengikuti UN dan itu merupakan sebuah konsekwensi dari pelanggaran yang dilakukan.

Disisi lain KPAI berkoar-koar bahwa itu melanggar anak, saya juga bingung yang dimaksud anak itu siapa? karena menurut konsep hukum pidana, seseorang yang telah menikah meskipun belum mencapai umur 21 tahun sudah dianggap dewasa. Siswa tersebut sudah menikah berarti dia sudah dewasa dan KPAI seharusnya tidak lagi ikut campur masalah ini dan menentang sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah. Saya tidak tahu tekanan apa yang didapatkan oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sehingga anak tersebut diijinkan untuk mengikuti ujian tetapi hal ini jelas mencederai sekolah sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya tidak bisa diintervensi dalam memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang telah melanggar aturan, mendidik bukan berarti tidak memberikan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan siswanya karena dari hukuman tersebut juga menjadi sebuah pembelajaran sehingga anak tersebut dapat menyadari kesalahan dan konsekwensi yang dilakukan. Apakah kita akan menciptakan generasi lembek yang bisanya cukup mengadu maka masalah sudah selesai atau menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan mampu bertanggung jawab atas tindakan yang telah dia lakukan? Jayalah generasi penerus bangsa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s