GUNAKAN KJP DENGAN BIJAKSANA

Pada era Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, lahirlah yang namanya Kartu Jakarta Pintar selain Kartu Jakarta Sehat sesuai yang dijanjikan beliau pada saat melakukan kampanye menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tujuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tersebut sebenarnya sangat mulia yaitu membantu orang-orang yang tidak mampu untuk terus sekolah dan tidak putus sekolah karena ketiadaan biaya.

Tentunya masyarakat sangat senang dengan kartu itu dan betapa beruntungnya yang menjadi warga DKI yang mendapatkan kartu itu sehingga tidak sadar masyarakat melakukan penyimpangan pada penggunaan kartu tersebut. Hal ini penulis saksikan sendiri ketika suatu saat berbelanja di sebuah supermarket yang cukup ramai di daerah tempat penulis tinggal, seorang ibu berbelanja aneka macam jajanan anak, mie instan, permen,minyak goreng bahkan mainan anak. Ketika sang ibu antri didepan kasir dengan customer lain, sang ibu membayar dengan mengeluarkan kartu yang bertuliskan KJP layaknya seorang customer membayar dengan kartu debet atau kartu kredit. Petugas kasirpun menolak karena itu tidak bisa dibayar dengan kartu KJP karena yang boleh dibayar dengan KJP hanya berupa perlengkapan dan kebutuhan sekolah. Sang Ibu dengan sedikit ngotot tetap ingin membayar dengan KJP dan supaya sesuai dengan aturan maka sang ibu mengambil 1 pak buku tulis yang akhirnya kasirpun menyerah dan menerima pembayaran dengan KJP.

Penulispun miris melihat hal tersebut, ini namanya adalah penyimpangan serta sangat tidak mendidik yang mengerakkan hati penulis bertanya bertanya kepada kasir pada saat giliran penulis membayar belanjaan. Mengapa customernya diijinkan membayar dengan KJP padahal itu tidak boleh? Sikasirpun bilang bahwa mereka sudah ingatkan tetapi banyak customernya yang ngotot dan mengakali dengan cara seperti yang penulis uraikan diatas yaitu beli 1 pak buku tulis sisanya belanjaan lain yang tidak semestinya dibayar dengan KJP. KJP itu adalah program terobosan tetapi masyarakat penerima KJP sepertinya kaget dengan menerima kartu tersebut dan mental mereka terlalu rapuh untuk diberikan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sistem pengelolaan KJP harus diperbaiki, seperti yang penulis lihat di Singapura kartu sosial mereka yang mirip dengan kartu KJP tidak akan berfungsi jika memang apa yang dibelanjakan tidak ada kaitannya dengan kepentingan seorang anak  termasuk dalam hal ini pendidikan seorang anak. Kartu yang dengan sengaja digunakan tidak sesuai dengan fungsinya maka orang tua anak akan kena denda dan kartu akan ditarik. Sistem yang dipakai di Singapura tersebut sepertinya perlu diterapkan di KJP supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang selama ini berjalan terus. Masyarakat harus didik untuk menggunakan KJP tersebut lebih bijaksana dan sesuai dengan peruntukannya.(PEB)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s