SETARA BUKAN SAMA

Pendidikan Non formal (PNF) yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Rumah Belajar, lembaga kursus, dan lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan nonformal. Selama sekitar 10 tahun pengalaman saya dalam pendididkan non formal memang ada beberapa kemajuan dalam dunia pendidikan nonformal khususnya pada saat Pendidikan Non Formal masuk dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No 20 Tahun 2003 pasal 26.

Disatu sisi, masuknya pendidikan nonformal masuk ke dalam Sisdiknas tentunya membawa angin segar dalam dunia pendidikan nonformal dimana keberadaan pendidikan nonformal mendapat pengakuan dari pemerintah namun disatu sisi akan berdampak pada pelaksanaan dilapangan karena tentunya pendidikan non formal akan dihadapkan beberapa aturan sebagai turunan dari Sisdiknas. Pendidikan Non Formal yang dulu memiliki kebebasan agak sedikit terkurung dengan beberapa aturan yang ada sehingga secara kasat mata sudah tidak ada lagi perbedaan antara pendidikan non formal dan formal dari sisi aturan.

Terlebih saat ini dimana rekan-rekan penyelenggara PKBM diharuskan melaksanakan hal yang sama seperti pendidikan formal seperti menginput data warga belajar melalui Dapodik bahkan ujian pendidikan kesetaraan akan menggunakan UNBK yang katanya kesulitan soalnya sama dengan pendidikan formal. Hmmm….saya tidak bisa membayangkan betapa rumitnya teman-teman penyelenggara PKBM yang ada di daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan internet bahkan sinyal handphone sekalipun dalam menginput data Dapodik. Bagaimana warga belajar yang selama ini saja belajar hanya beberapa jam dalam 1 minggu harus mengerjakan soal yang sama dengan soal pendidikan formal.

Pendidikan Non formal memang setara dengan pendidikan formal tetapi bukan berarti semua hal yang sama disama ratakan. Kita harus ingat, pendidikan non formal hadir sebagai salah satu alternatif pendidikan yang bertujuan membantu masyarakat yang memiliki kesulitan dalam mengakses pendidikan formal seperti keterbatasan biaya, keterbatasan akses ke pendidikan formal, dan berbagai permasalahan lain yang membuat masyarakat mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pendidikan non formal secara logika rasanya sulit untuk menyamakan segala sesuatunya dengan pendidikan formal apalagi mendapatkan output yang sama dengan pendidikan formal. Kalau semua harus sama untuk apa ada pendidikan nonformal? Jangan formalkan pendidikan non formal tetapi kementerian pendidikan dan kebudayaan seharusnya membuat aturan yang berbeda sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan pendidikan nonformal sehingga pendidikan nonformal dan formal dapat berjalan beriringan bukan hanya sekedar menyamakan dari sisi aturan dan peraturan. (PEB)

KURIKULUM oh KURIKULUM

Sejak pergantian menteri yang mengejutkan banyak orang yaitu menteri pendidikan dan kebudayan Anies Baswedan di resfhule kabinet jilid 2, masalah kurikulum ini kembali menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat dan banyak orang yang memberikan asumsi mengenai pergantian dari menteri pintar dan santun tersebut.  Salah satu faktor mengapa Presiden mengganti beliau adalah belum adanya kejelasan mengenai kurikulum 2013.

Dalam kalangan dunia pendidikan sendiri banyak yang menduga-duga hal seperti itu, tetapi bagi saya pribadi berpendapat lain. Kurikulum 2013 sebenarnya sudah jelas, Kurikulum tersebut akan diberlakukan secara menyeluruh di Tahun 2019 sambil menunggu revisi dan mempersiapkan sekolah termasuk guru untuk siap dalam melaksanakan kurikulum 2013 yang luar biasa tersebut.

Sejak awal Anies Baswedan sudah menyatakan bahwa kurikulum 2013 belum siap untuk diberlakukan mengingat masih banyaknya hal-hal yang perlu dibenahi sebelum kurikulum tersebut digunakan termasuk dalam hal sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kurikulum tersebut. Dari perbincangan penulis dengan beberapa orang pelaku pendidikan juga menyampaikan banyak keluhan-keluhan ketika sekolah mereka diminta bahkan diharuskan dalam melaksanakan kurikulum 2013 tersebut yang diklaim sebagai kurikulum yang bagus oleh menteri sebelumnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bahwa Kurikulum  merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jika dilihat dari pengertiaannya sebenarnya kurikulum bukannlah hal yang mutlak sebagai penentu kualitas pendidikan karena kurikulum sebenarnya hanya berupa rencana dan pengaturan untuk mencapai tujuan dari pendidikan yang dilaksanakan. Sesungguhnya sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diberikan kebebasan dalam memilih kurikulumnya sendiri dan jangan dipaksakan karena masing-masing sekolah memiliki tujuan yang berbeda antara satu dengan yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi dimana sekolah tersebut berada.

Rasanya tidak tepat jika kita menyamakan kurikulum kurikulum di Papua kita samakan dengan di Jakarta karena tentunya sarana dan prasarana serta pendidiknya jauh berbeda. Di Jakarta begitu banyak guru sedangkan di Papua ada yang mau menjadi guru saja sudah luar biasa. Begitupun dengan daerah-daerah lain tentunya tidak akan sama sehingga jangan mengharapkan output yang sama.

Selama ini sekolah seolah-olah dipaksa untuk mengikuti kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah termasuk sekolah swasta. Sehingga muncul pertanyaan, jika kurikulum di sekolah swasta harus mengikuti pemerintah lalu mengapa perlakukan guru swasta dengan guru negeri berbeda? Guru sekolah di negeri diangkat sebagai PNS sedangkan guru swasta tetap dengan label guru swasta yang pasti gaji dan tunjangan yang diterima juga tentunya berbeda.

Biarkan sekolah memilih kurikulumnya sendiri karena pada akhirnya jika ingin memetakan hasil dari kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah sudah ada Ujian Nasional yang setiap tahun dilaksanakan jadi sudah saatnya negeri ini memberikan kebebasan/otonomi bagi sekolah-sekolah, kita harus ingat bukan kurikulum yang menjadikan sebuah proses pendidikan tersebut berhasil tetapi guru. Guru yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan sebuah kurikulum karena percuma pemerintah membuat kurikulum yang hebat tetapi tidak ada guru yang hebat dalam melaksanakan kurikulum tersebut. (PEB)

PENGHAPUSAN UN

Beberapa waktu yang lalu, lagi-lagi kita dikejutkan dengan wacana dari Kementerian Pendidikan akan penghapusan dari pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dimana wacana tersebut dimunculkan ketika banyak sekolah dalam persiapan pelaksanaan UNBK yang memakan waktu dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Pertanyaan muncul mengapa wacana tersebut dimunculkan? Salah satunya supaya tidak ada stress nasional,wow….ujian nasional buat anak stress secara nasional? Bukankan ketika anak masuk sekolah dari pintu gerbang sekolah sudah dihantui masalah stress. Pertanyaan lain adalah dampak dari penghapusan ujian nasional, sejauh mana dampak dari penghapusan ini bagi siswa, sekolah, dan orang tua serta lingkungan sekolah.

Meskipun pada akhirnya Presiden menolak rencana penghapusan UN tersebut tetapi saya rasa masih perlu dipahami bahwa stress yang terjadi pada siswa, saya rasa bukan hanya disebakan karena ujian nasional semata tetapi banyak faktor dan rasanya kurang tepat kalau mengkambing hitamkan ujian nasional sebagai penyebab stress dari siswa di sekolah tetapi banyak faktor lain yang menjadi penyebab hal tersebut terjadi pada siswa. Sebenarnya yang perlu dilihat adalah sejauh mana pemerintah kita dalam menyikapi kebutuhan akan jumlah peserta didik dengan jumlah sekolah yang ada, idealnya sekolah seharusnya mampu menampung jumlah peserta didik yang ada jadi peserta didik yang sudah lulus SD langsung masuk SMP, lulus SMP langsung masuk SMA dan lulusan SMA langsung masuk perguruan tinggi tanpa harus melewati tes dan tes yang tentunya hal itu akan membuat siswa stress juga, Itu baru pendidikan ideal.

Saat ini tidak semua SMP di satu wilayah mampu menampung seluruh lulusan SD sehingga muncul yang namanya tes masuk sekolah dan ujungnya ya stress juga jadi artinya tidak ada gunannya UN dihapuskan karena siswa akan melewati tes juga. Saya bukannya tidak setuju kalau UN tidak dihapuskan, saya sangat setuju kalau dihapus tetapi sebelum dihapuskan seharusnya dipastikan dulu bahwa pendidikan di negara kita sudah memastikan kualitas yang sama baik dari sisi sarana prasarana maupun sumber daya manusianya sehingga tidak diperlukan lagi Ujian Nasional untuk memetakan dunia pendidikan di negeri ini. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam tulisan saya sebelumnya jika pendidikan di negeri kita belum memiliki blue print pendidian sehingga tidak jelas maud dibawa kearah mana pendidikan kita dan bagaimana kita mencapai itu.

Saat ini saya merasa hal tersebut semakin nyata kalau itu sangat dibutuhkan kementerian pendidikan kita saat ini karena terlalu banyak wacana yang dimunculkan tetapi tanpa kajian yang mendalam seperti pelaksanaan full day school yang saya lihat dibeberapa sekolah baik swasta maupun negeri sangat sulit untuk dilakukan. Bagaimana full day school jika gedung sekolah aja dipakai 2 shif? Sekarang penghapusan UN dan yang sangat saya sayangkan hal itu dimunculkan ketika beberapa sekolah sedang dalam ujian UNBK (ujian nasional berbasis komputer) dengan secara tidak langsung apa yang menjadi semangat dalam pelaksanaan UNBK akan sedikit luntur karena mereka merasa apa yang mereka kerjakan saat ini akan sia-sia karena wacana moratorium ujian nasional. Mari kurangi berwacana, perbanyak kerja. (PEB)