SETARA BUKAN SAMA

Pendidikan Non formal (PNF) yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Rumah Belajar, lembaga kursus, dan lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan nonformal. Selama sekitar 10 tahun pengalaman saya dalam pendididkan non formal memang ada beberapa kemajuan dalam dunia pendidikan nonformal khususnya pada saat Pendidikan Non Formal masuk dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No 20 Tahun 2003 pasal 26.

Disatu sisi, masuknya pendidikan nonformal masuk ke dalam Sisdiknas tentunya membawa angin segar dalam dunia pendidikan nonformal dimana keberadaan pendidikan nonformal mendapat pengakuan dari pemerintah namun disatu sisi akan berdampak pada pelaksanaan dilapangan karena tentunya pendidikan non formal akan dihadapkan beberapa aturan sebagai turunan dari Sisdiknas. Pendidikan Non Formal yang dulu memiliki kebebasan agak sedikit terkurung dengan beberapa aturan yang ada sehingga secara kasat mata sudah tidak ada lagi perbedaan antara pendidikan non formal dan formal dari sisi aturan.

Terlebih saat ini dimana rekan-rekan penyelenggara PKBM diharuskan melaksanakan hal yang sama seperti pendidikan formal seperti menginput data warga belajar melalui Dapodik bahkan ujian pendidikan kesetaraan akan menggunakan UNBK yang katanya kesulitan soalnya sama dengan pendidikan formal. Hmmm….saya tidak bisa membayangkan betapa rumitnya teman-teman penyelenggara PKBM yang ada di daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan internet bahkan sinyal handphone sekalipun dalam menginput data Dapodik. Bagaimana warga belajar yang selama ini saja belajar hanya beberapa jam dalam 1 minggu harus mengerjakan soal yang sama dengan soal pendidikan formal.

Pendidikan Non formal memang setara dengan pendidikan formal tetapi bukan berarti semua hal yang sama disama ratakan. Kita harus ingat, pendidikan non formal hadir sebagai salah satu alternatif pendidikan yang bertujuan membantu masyarakat yang memiliki kesulitan dalam mengakses pendidikan formal seperti keterbatasan biaya, keterbatasan akses ke pendidikan formal, dan berbagai permasalahan lain yang membuat masyarakat mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pendidikan non formal secara logika rasanya sulit untuk menyamakan segala sesuatunya dengan pendidikan formal apalagi mendapatkan output yang sama dengan pendidikan formal. Kalau semua harus sama untuk apa ada pendidikan nonformal? Jangan formalkan pendidikan non formal tetapi kementerian pendidikan dan kebudayaan seharusnya membuat aturan yang berbeda sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan pendidikan nonformal sehingga pendidikan nonformal dan formal dapat berjalan beriringan bukan hanya sekedar menyamakan dari sisi aturan dan peraturan. (PEB)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s